Pemkab OKI dan BKSDA Perkuat Mitigasi Konflik Gajah di Air Sugihan

OKI, jendelasumsel.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan meningkatkan koordinasi untuk memitigasi konflik antara manusia dan gajah di Kecamatan Air Sugihan. Langkah ini diambil menyusul masih terjadinya interaksi negatif di kawasan tersebut.  

Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan komitmen serius pemerintah daerah dalam mencari solusi berkelanjutan untuk masalah ini. "Bersama BKSDA dan pihak terkait, kami terus berupaya menemukan solusi terbaik untuk penanganan konflik gajah di Air Sugihan," ujar Bupati Muchendi dalam koordinasi terkini.  

Beberapa langkah strategis telah dan akan dilakukan, antara lain:  

1. Pemantauan Real-Time melalui pemasangan GPS collar pada kawanan gajah untuk memprediksi pergerakan dan mencegah konflik.  

2. Pembangunan Tanggul Gajah sepanjang 38 km dan pagar kejut 10 km di area rawan konflik.  

3. Penanaman Vegetasi Penghalang seperti kakao, kelengkeng, dan serai wangi yang tidak disukai gajah.  

4. Pendirian Posko Pagarapat sebagai pusat koordinasi masyarakat, pawang gajah, dan pihak terkait.  

"Kami mendorong percepatan proses AMDAL untuk pembangunan tanggul melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan KLHK," tambah Bupati Muchendi.  

Kepala BKSDA Sumsel, Teguh Setiawan, mengungkapkan bahwa sejak 2020 hingga Maret 2024 telah terjadi 47 kasus interaksi negatif antara gajah dan manusia di Kantong Habitat Gajah (KHG) Air Sugihan, dengan puncaknya pada tahun 2022 (15 kasus).  

"GPS collar membantu kami memantau pergerakan gajah secara real-time sehingga bisa mengambil tindakan preventif," jelas Teguh.  

Selain infrastruktur fisik, BKSDA juga mendorong pembentukan desa mandiri konflik untuk memberdayakan masyarakat dalam mitigasi mandiri. Penyadartahuan dan pelatihan terus dilakukan di koridor Sugihan-Simpang Heran.  

Posko Pagarapat yang melibatkan lima desa, perusahaan konsesi, dan BKSDA menjadi bukti nyata sinergi multipihak. Tim terdiri dari mahout (pawang gajah), polisi kehutanan, dan gajah binaan.  

"Posko ini simbol harmonisasi manusia dan gajah melalui pendekatan berbagi ruang. Masyarakat diajak lebih mandiri dalam menghadapi tantangan konservasi," pungkas Teguh.  

Dengan langkah-langkah terpadu ini, Pemkab OKI dan BKSDA berharap konflik manusia-gajah dapat diminimalkan sekaligus menjaga kelestarian satwa dilindungi tersebut.  

#OKI #KonflikGajah #BKSDA #PemkabOKI #AirSugihan #Konservasi #SumateraSelatan #JendelaSumsel  

(0ni)