Bupati Lahat Minta Perusahaan Gunakan Pelat BG, Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan

LAHAT, JENDELASUMSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Lahat terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat di Ballroom Hotel Santika Lahat, Senin (3/8).

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan perusahaan pertambangan, perkebunan, sektor transportasi, serta para pelaku usaha di Kabupaten Lahat sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Lahat, H. Apriansyah, SE, MM, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dunia usaha mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan edukasi agar ke depan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor," ujarnya.

Menurut Apriansyah, sosialisasi tersebut juga menjadi salah satu inovasi pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha agar memiliki kesadaran membayar pajak sesuai ketentuan. Sebab, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

"Dari hasil pajak tersebut pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, sekolah, hingga berbagai fasilitas umum lainnya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap administrasi kendaraan operasional. Ia meminta seluruh perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Lahat mendaftarkan kendaraan operasionalnya menggunakan pelat nomor BG dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Lahat.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak kendaraan operasional milik perusahaan yang setiap hari beroperasi di wilayah Kabupaten Lahat, namun terdaftar di daerah lain. Kondisi tersebut membuat potensi PAD dari sektor PKB belum dapat dimaksimalkan.

"Perusahaan mencari keuntungan di Kabupaten Lahat, maka sudah sewajarnya memberikan kontribusi kepada daerah. Jangan sampai kendaraannya beroperasi di Lahat, tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain," tegas Bursah.

Ia juga meminta seluruh perusahaan bersikap terbuka dan jujur dalam mendata armada kendaraan yang dimiliki. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah akan lebih mudah mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

"Kami mengedepankan kesadaran. Laporkan dengan jujur jumlah kendaraan yang dimiliki, lakukan balik nama jika diperlukan, dan gunakan pelat BG. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dunia usaha terhadap pembangunan Kabupaten Lahat," pungkasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Lahat berharap kepatuhan wajib pajak semakin meningkat sehingga penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB dapat terus bertambah. Optimalisasi PAD tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lahat.

(Arg)