Pemkab Lahat Perkuat Perlindungan Buruh Sektor Sawit, Dorong Upah Layak dan Jaminan Sosial

LAHAT, jendelasumsel.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya buruh yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH, MH, saat menghadiri seminar bertema “Upah Layak Huni” yang digelar di Hotel Santika Lahat.

Dalam kesempatan tersebut, Widia menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan pekerja tidak hanya berkaitan dengan besaran upah, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, keadilan, perlindungan pekerja hingga jaminan sosial.

“Alhamdulillah, dengan bantuan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, akhirnya Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat dapat terbentuk. Ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan,” ujar Widia.

Menurutnya, terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat menjadi langkah penting agar pembahasan mengenai upah pekerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Widia mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Namun, perkembangan sektor tersebut harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kondisi para pekerja.

“Ketika kita berbicara mengenai sawit, kita tidak hanya berbicara tentang produksi. Kita juga harus berbicara tentang manusia yang bekerja di dalamnya. Pekerja bukan hanya angka dalam laporan perusahaan. Mereka memiliki keluarga, kebutuhan hidup, anak yang harus sekolah, kesehatan yang harus dijaga dan masa depan yang harus diperjuangkan,” tegasnya.

Ia berharap keberadaan Dewan Pengupahan Kabupaten Lahat dapat menjadi ruang untuk membangun hubungan industrial yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.

Sementara itu, Ketua KSB Kabupaten Lahat, Fauzi Anwar, yang bertindak sebagai moderator, mengatakan seminar tersebut turut membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi buruh, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.

Beberapa isu yang menjadi pembahasan antara lain konsep upah layak, dugaan persoalan pembayaran upah, perlindungan pekerja serta kepesertaan dan jaminan sosial bagi buruh perkebunan.

Para peserta juga berharap instansi terkait dapat hadir secara aktif dalam berbagai forum yang membahas persoalan ketenagakerjaan. Kehadiran pemerintah secara langsung dinilai penting untuk memberikan penjelasan sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah, pekerja, perusahaan dan pihak terkait lainnya.

Dengan adanya ruang dialog tersebut, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Arg)