Tokoh Pemuda Lahat Desak Pemkab Lahat Tertibkan Hiburan Waria di Resepsi Pernikahan

 

LAHAT, JENDELASUMSEL.COM – Maraknya pertunjukan hiburan yang menghadirkan penari waria dalam resepsi pernikahan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menuai sorotan. Fenomena tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena dianggap bersinggungan dengan norma kesopanan dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat.

Demisioner Ketua Cabang PMII Kabupaten Lahat yang juga Bendahara Umum Barisan Muda Lahat, Rendi Arffendo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat bersama aparat terkait untuk melakukan penertiban terhadap kegiatan hiburan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rendi, resepsi pernikahan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan juga bagian dari tradisi masyarakat yang memiliki nilai sosial, budaya, dan keagamaan. Karena itu, konsep hiburan yang ditampilkan semestinya tetap memperhatikan etika serta kearifan lokal.

"Resepsi pernikahan adalah majelis yang mulia dan sarat nilai ibadah. Di sana hadir para ulama, ustadz, pemangku adat, serta orang tua yang kita hormati. Menampilkan pertunjukan yang melanggar norma syariat dan kesopanan di hadapan mereka jelas kurang menghargai keberadaan para tokoh agama, sekaligus memberikan teladan yang keliru bagi moralitas generasi muda," tegas Rendi.

Ia juga mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Rendi menyoroti ketentuan dalam lampiran perpres tersebut yang menurut penafsirannya memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter.

Namun, kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan di ruang publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan penggunaan klasifikasi tersebut dapat memicu stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Rendi menegaskan, masyarakat Kabupaten Lahat selama ini dikenal menjunjung tinggi toleransi dan menghormati hak setiap warga negara. Meski demikian, ia berpandangan bahwa penyelenggaraan hiburan di ruang publik tetap harus memperhatikan norma agama, etika, serta adat istiadat yang berlaku.

"Kami menghargai perbedaan, tapi kami menolak keras yang namanya penyimpangan," ujarnya.

Dorong Kemenag Masukkan Materi Etika Hajatan dalam Bimwin

Sebagai langkah pencegahan, Rendi mendorong Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lahat agar menginstruksikan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan untuk memasukkan materi etika penyelenggaraan resepsi pernikahan dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

Menurutnya, edukasi tersebut penting diberikan kepada calon pengantin agar mereka memahami pentingnya menjaga kesantunan dan menghormati nilai-nilai budaya serta keagamaan ketika menyelenggarakan pesta pernikahan.

Dengan demikian, calon pengantin maupun keluarga penyelenggara hajatan atau sohibul hajat dapat lebih selektif dalam menentukan konsep hiburan dan memilih pengisi acara.

Selain itu, Rendi meminta Pemkab Lahat mengambil langkah pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mengimbau pelaku industri kreatif lokal, khususnya pemilik usaha wedding organizer (WO) dan penyedia hiburan orgen tunggal, agar lebih memperhatikan etika dan kearifan lokal dalam menyusun konsep pertunjukan.

Ajak Tokoh Adat dan Masyarakat Terlibat

Rendi berharap persoalan tersebut tidak hanya menjadi polemik di tengah masyarakat, tetapi dapat disikapi melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, Kemenag, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat.

Menurutnya, tradisi hajatan di Kabupaten Lahat tetap dapat berlangsung meriah dan menghibur tanpa mengabaikan nilai kesopanan, budaya, serta keyakinan masyarakat setempat.

Sorotan dari Kabupaten Lahat ini muncul di tengah menghangatnya perbincangan mengenai isu LGBT setelah pelaksanaan Women's March Jakarta pada 7 November 2026. Aksi tersebut turut diwarnai dinamika antara peserta dan aparat kepolisian. Peristiwa itu semakin memperluas diskusi publik mengenai kebebasan berekspresi, hak warga negara, dan respons masyarakat terhadap isu keberagaman.

Rendi berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat mengedepankan pendekatan yang bijak, dialogis, dan sesuai aturan dalam menyikapi persoalan di daerah.

Dengan sinergi seluruh pihak, ia berharap adat istiadat Seganti Setungguan tetap terjaga dan setiap kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib serta saling menghormati.

(Arg)