Diduga Sarat Nepotisme, Keluarga Pengelola Parkir Shopping Kayuagung Tuntut Keadilan ke Bupati OKI
Istri almarhum, Erni Taufik Bawong, didampingi dua anaknya, Kelsa Ismail dan Ishak Mekki, menduga kuat adanya praktik nepotisme serta intervensi oknum Dinas Perhubungan (Dishub) yang membuka ruang bagi pihak lain untuk mengambil alih lahan parkir yang selama ini dikelola keluarganya.
Erni mengungkapkan, dirinya telah berulang kali menghadap Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, demi memperoleh kepastian hukum. Bahkan, pada pertemuan Desember 2025 lalu, Bupati disebut secara lisan mengakui bahwa hak pengelolaan parkir Shopping Kayuagung masih berada di tangan keluarga Taufik Bawong.
“Kami minta keadilan. Kami sudah menghadap Pak Bupati. Kata beliau, wilayah Shopping ini masih punya Rizky Ismail, anak Pak Taufik Bawong. Tapi kenapa SK pengelolaan justru diturunkan atas nama orang lain?” ujar Erni dengan nada kecewa, Senin (2/2/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi di lapangan sangat rentan menimbulkan konflik horizontal apabila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut.
“Pekerjaan parkir ini rawan ribut dan bentrok. Kami minta Pak Bupati segera memberi keputusan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kelsa Ismail membeberkan sejumlah kejanggalan administrasi dan operasional. Ia menyebutkan, selama ini pihak keluarga selalu patuh menyetor kewajiban pengelolaan parkir dengan nilai mencapai Rp10 juta per bulan. Namun, Kelsa mengungkap dugaan adanya pungutan di luar mekanisme resmi.
“Setoran kami dipotong oknum Dishub untuk preman sebesar Rp2 juta. Ini jelas bermasalah, karena tidak masuk ke kas daerah. Itu sudah masuk ranah korupsi,” ungkapnya.
Kelsa juga menyoroti terbitnya Surat Keputusan (SK) pengelolaan baru atas nama pihak lain tanpa adanya mediasi atau pemberitahuan kepada pengelola lama. Ia menilai penerbitan SK tersebut sarat kejanggalan dan berpotensi memicu konflik sosial.
Lebih lanjut, SK tersebut bahkan diduga diberikan kepada seseorang dengan latar belakang narapidana, tanpa proses klarifikasi atau dialog terbuka dengan keluarga pengelola sebelumnya.
“Kami punya bukti kuat berupa pesan singkat yang menunjukkan adanya intimidasi, tekanan, dan upaya monopoli oleh oknum tertentu,” tegas Kelsa.
Keluarga almarhum Taufik Bawong berharap SK pengelolaan parkir yang masih berlaku hingga tahun 2025 tetap dihormati sesuai prosedur hukum. Mereka menyatakan siap mengikuti aturan dan evaluasi, selama prosesnya dilakukan secara transparan dan adil.
“Kami hanya menunggu keputusan final Pak Bupati. Kami siap duduk bersama secara terbuka. Kalau memang harus dilepas, silakan, tapi harus sesuai prosedur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan OKI, Muhammad Iqbal, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilayangkan melalui pesan singkat, namun belum mendapat respons. (0ni)
Tidak ada komentar