Nopran Marjani Soroti Pola Kerja ABS Sejumlah OPD Lahat, Singgung Program Perikanan Rp2,2 Miliar yang Dinilai Gagal

LAHAT, JENDELASUMSEL.COM – Polemik terkait dugaan pola kerja Asal Bapak Senang (ABS) di kalangan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lahat kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Nopran Marjani, secara terbuka menjelaskan maksud pernyataannya mengenai istilah tersebut dalam Podcast PWI Lahat bersama Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, dan Manajer Podcast PWI Lahat, Rivaldo Putra Wansah, Kamis (16/7/2026).

Dalam podcast yang digelar di Sekretariat PWI Lahat itu, Nopran menegaskan bahwa istilah ABS bukan ditujukan untuk menyerang individu tertentu. Menurutnya, istilah tersebut menggambarkan pola kerja sebagian OPD yang dinilai lebih memilih menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan daripada kondisi riil di lapangan.

"Kalau bisa ya bilang bisa, kalau memang tidak bisa, ya harus berani bilang tidak bisa. Jangan semuanya siap, tapi ketika dijalankan ternyata gagal," tegas Nopran.

Pada kesempatan itu, Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, meminta Nopran menjelaskan kronologi program perikanan yang sebelumnya disebut mengalami kegagalan.

Nopran mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perikanan mengusulkan program senilai sekitar Rp2,2 miliar yang meliputi pembangunan kolam, pengadaan sekitar 500 ribu ekor bibit ikan, serta penyediaan pakan. Program tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan keuntungan hingga sekitar Rp3 miliar.

Namun, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima DPRD, hasil pelaksanaan program tersebut jauh dari target. Kolam diketahui sudah dikeringkan dengan hasil panen yang disebut hanya mencapai sekitar tiga ton ikan.

"Persoalan perikanan ini muncul karena lemahnya perencanaan sejak awal. Harusnya kolam selesai dibangun dulu, baru bibit ikan ditebar. Jangan pembangunan kolam dan pengadaan bibit diajukan bersamaan," jelasnya.

Dalam sesi podcast, Rivaldo Putra Wansah juga menanyakan pandangan Nopran mengenai perlunya perombakan jajaran OPD agar visi dan misi Bupati Lahat dapat berjalan optimal.

Menanggapi hal itu, politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan tidak semua pejabat memiliki kinerja buruk. Meski demikian, menurutnya ada pejabat yang perlu dirotasi, bahkan ada pula yang perlu meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

Ia menilai visi pembangunan yang dimiliki Bupati Lahat sudah sangat baik dan memiliki perspektif jauh ke depan. Namun, implementasinya dinilai belum sepenuhnya mampu diterjemahkan oleh sebagian OPD menjadi program yang efektif.

"Ada yang bagus, ada yang perlu di-rolling, bahkan ada yang perlu disekolahkan lagi. Bupati kita pemikirannya sudah kelas nasional. Persoalannya, OPD belum nyambung. Bupati sudah mendatangkan menteri, tapi apakah OPD siap menindaklanjutinya?" ujar Nopran.

Di akhir podcast, Nopran berharap kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Ia menekankan bahwa setiap program pemerintah harus diawali dengan perencanaan yang matang agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Uang negara harus dipertanggungjawabkan, karena itu uang masyarakat. Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan, agar penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

(Arg)